disrupsi.id - Medan | Guru besar, dosen dan alumni Universitas Sumatera Utara (USU) menyuarakan Gerakan Moral terkait kondisi sosial politik Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini. Mereka mengkritik kondisi demokrasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang semakin tercabik-cabik.
Pernyataan sikap Gerakan Moral itu sendiri dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Teknik USU Nurlisa Ginting. Mereka berharap agar poin-poin yang disampaikan dapat diimplementasikan dengan baik demi terwujudnya pemilu yang adil, transparan, dan demokratis.
"Kami para guru besar, dan alumni USU meminta kepada Presiden RI beserta seluruh jajarannya untuk netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024," kata Nurlisa Ginting di Gedung Pancasila Kampus USU di Medan, Senin (5/2/2024)
Kemudian, mereka juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur dan dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"TNI dan Polri untuk tetap netral, dan bekerja secara profesional dan maksimal untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu 2024," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Guru Besar Fakultas Hukum USU, Runtung Sitepu mengaku ikut terpanggil secara moral untuk mengingatkan pemerintah Jokowi agar menjalankan pemerintahan dengan jujur, adil jauh dari kecurangan baik itu menjelang maupun setelah pelaksanaan pemilu.
"Kami merasa ikut terpanggil secara moral untuk mengingatkan. Mudah mudahan apa yang kita ingatkan ini lebih mujarab sehingga pemilu berjalan jujur adil jauh dari kecurangan. Dan proses pelaksanaan dan pasca pemilu situasi negara kita tertib aman dan damai," kata Runtung.
Mantan Rektor USU itu menyebutkan banyak terjadi pelanggaran etika di masa pemerintahan Presiden RI Jokowi. Karena itulah para guru besar, dosen hingga alumni USU ingin mengingatkan kembali Presiden RI Jokowi bersama kabinetnya untuk tetap menjalankan pemilu yang jujur dan adil.
"Sebenarnya pelanggaran etika secara semuanya kita sudah tahu pelanggaran etika disebutkan dalam putusan MK Nomor 90. Kemudian DKPP sudah menyatakan pelanggaran etika dilakukan oleh Ketua KPU. Kondisi inilah membuat kita ingin mengingatkan kembali bapak presiden dan seluruh jajarannya bersama kabinet kabinetnya. Supaya siapapun nanti jadi pemenang Pilpres harus legowo atas hasil pemilu," ujarnya.
Sementara itu, Budiman Ginting selaku Guru Besar Fakultas Hukum USU lainnya mengatakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini tercabik cabik dari sisi moral dan etika karena eksekutif kurang menjalankan amanat.
"Bagaimana pelaksanaan demokrasi di negara kita yang saat ini tercabik cabik dari sisi moral dan etika, eksekutif itu dianggap kurang menjalankan amanat. Maka kita sebagai garda terdepan dari sisi pendidikan menaruh prihatin terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara," tegasnya.
Budiman meminta agar keutuhan NKRI harus dijaga dan jangan sampai diobok-obok oleh eksekutif. Dia menilai Presiden RI Jokowi tidak mengindahkan norma norma yang ada saat ini sehingga menjadi sorotan dari dunia kampus.
"Apapun yang menjadi acuan oleh pemegang elit harus mengedepankan hukum sebagai panglima. Jangan dipolitisir hukum ini jadi alat mainan bagi mereka. Kita bangga memang dengan Presiden Jokowi. Dia berhasil membangun infrastruktur di negara kita. Tapi belakangan dari sisi pelaksanaan demokrasi Indonesia sudah tercabik-cabik. Dia selaku kepala negara tidak mengindahkan norma norma yang ada saat ini sehingga menjadi sorotan dari dunia kampus," terangnya.
Diketahui, beberapa kampus juga telah melontarkan kritikan kepada Presiden RI Jokowi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) hingga UIN Suka Yogyakarta. (*)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.