.jpeg)
disrupsi.id - Jakarta | Tiga fraksi, yakni PDIP, PKS, dan PKB, memunculkan wacana hak angket dalam rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, Selasa. Fraksi PPP dan NasDem, yang sempat menyatakan dukungan, masih bungkam dalam pernyataan resmi.
Anggota DPR dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, enggan berkomentar lebih lanjut, menyebut belum ada pembahasan resmi di fraksinya.
"Nanti soal angket ketua fraksi ya. Kita harus rapat fraksi dulu. Belum rapat," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, menyatakan partainya menunggu hasil rekapitulasi dan penetapan resmi hasil Pemilu oleh KPU.
"Hak angket Nasdem jelas mengambil sikap, kita menunggu dulu perhitungan dan kita merespons bagaimana ungkapan masyarakat ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu ini," katanya.
Aus Hidayat Nur (PKS), Luluk Nur Hamidah (PKB), dan Aria Bima (PDIP) dari tiga fraksi yang mengusulkan hak angket, menegaskan dukungannya. Luluk mengungkap ketidakpuasan terhadap pemilu. Selama mengikuti pemilu pasca reformasi, Luluk secara khusus mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang sebrutal selain Pemilu 2024.
"Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat," kata Luluk dalam interupsinya.
Namun, Fraksi Gerindra tegas menolak usulan hak angket, menunjukkan perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi DPR terkait langkah ini.
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.