Pj Gubernur Klaim Penduduk Miskin di Sumut Turun 12.000 Jiwa

disrupsi.id - Medan | Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mengatakan jumlah penduduk miskin di Sumut pada Maret 2024 tercatat 1.228.000 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 12.000 jiwa jika dibandingkan pada Maret 2023 yang tercatat 1.240.000 jiwa.

"Artinya jumlah penduduk Miskin di Sumut mengalami penurunan dari 8,15% pada Maret 2023 menjadi 7,99% pada Maret 2024. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan angka nasional yang tercatat sebesar 9,03% pada tahun 2024," ujar Fatoni dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024, Senin (5/8/2024).

Fatoni menyebutkan Provinsi Sumut mencatat tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,78 % pada Maret tahun 2023 atau lebih baik dibandingkan capaian Maret tahun 2022 sebesar 1,41%. Angka kemiskinan ekstrem Sumut, juga lebih baik daripada capaian nasional yang tercatat sebesar 1,12%. 

"Jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Sumut tahun 2023 adalah sebesar 118.420 jiwa atau lebih rendah dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 212.810 jiwa. Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 19.615 orang sedangkan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Sumut sebanyak 951.467 orang," urainya.

Fatoni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam mendukung penuh program Pemerintah Pusat guna menuntaskan kemiskinan ekstrem. 

“Sumatera Utara siap menjadi pelopor dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program ini sukses,” jelasnya.

Saat ini Pemprov Sumut memiliki berbagai inovasi melalui program unggulan guna menghapus kemiskinan ekstrem, di antaranya pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga tidak mampu, program pemberdayaan masyarakat miskin produktif (MAPRO).

"Kemudian penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin, bus kesehatan bergerak, program kelapa muda (Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya) dan bantuan Sarana Produksi (Saprodi) pertanian," paparnya.

Pemprov Sumut mengharapkan Pemerintah Pusat dapat memperkuat sinergi kebijakan yang lebih baik antara pusat dan daerah sehingga kebijakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan lebih harmonis, komprehensif dan terhindar dari tumpang tindih. Selain itu, diharapkan juga dukungan dari Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. 

“Kita juga sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap akselerasi verifikasi validasi data sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara,” ujar Fatoni. (*)

Baca Juga