Menpora: Pemerintah Akan Ambil Alih Penyelenggaraan PON Jika Tuan Rumah Tak Siap

disrupsi.id - Medan | Rentetan masalah yang terjadi saat pergelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI menjadi catatan bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi. Nantinya pemerintah pusat bisa mengambil alih penyelenggaraan PON jika tuan rumah dianggap tidak siap.

"Banyak evaluasi harus dilakukan setelah PON Aceh-Sumut berlangsung. Saya baru saja rapat bersama KONI Pusat, NTT dan NTB karena menjadi tuan rumah selanjutnya.  Nanti kita akan melakukan tahapan ketika tidak bisa dipenuhi, pemerintah pusat akan memindahkan tuan rumah," kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Ario Bimo Nandito Ariotedjo di Medan, Jumat (20/9/2024). 

Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII. Pemerintah Pusat telah melakukan rapat koordinasi agar pelaksanaan PON ke depannya lebih maksimal.

"Ini yang akan kita jadikan evaluasi juga ke depan. Jangan sampai last minute sudah diujung tanduk kayak kemaren ini, ada beberapa yang tidak bisa disiapkan itu yang kita tidak mau. Kita pastikan pelajaran dari PON yang sudah ada sebelumnya ini menjadi lebih baik ke depannya," jelasnya.

Oleh karena itu sebelum dikeluarkannya keputusan resmi penunjukan daerah tuan rumah PON, tambahnya, maka akan dilakukan analisa secara komprehensif baik dari sisi kesiapan APBD hingga keberlanjutan cabang olahraga yang diperlombakan.

"Kita sepakat persiapan PON harus melibatkan pemerintah pusat dan memberikan kesempatan bila persiapan tidak siap, bisa diubah di kemudian hari. Sebenarnya contoh penunjukan tuan rumah PON itu biasanya tujuh tahun atau empat tahun sebelumnya. Jadi ini bagaimana komitmen daerah itu persiapan APBD nya, dari tahun pertama, dua, tiga, empat," tegasnya 

Ario Bimo menginginkan pelaksanaan PON ke depan harus lebih efektif. Misalnya saja cabang olahraga yang wajib dipertandingkan di daerah yang menjadi tuan rumah tentu harus ada keberlanjutannya meski PON tersebut telah selesai.

"Saya sampaikan ke NTB dan NTT berapa cabor yang kira kira wajib dan prioritas bisa dilakukan di daerah itu. Dan berapa Cabor yang harus dipertandingkan tapi tidak memiliki potensi keberlanjutan di daerah itu. Dan mungkin ada fleksibelitas bisa dilakukan di venue yang sudah ada di daerah lain. Jangan sampai KONI ini membangun lagi, yang ada potensi terbengkalai nya setelah PON selesai. Jadi PON ke depan harus lebih ketat tegas dan disiplin," tegasnya. (*)

Baca Juga