Etalase Barang Impor Luxury

MARGASU Kembali Gelar Aksi, Desak Penggantian Pj Gubsu yang Dinilai Tidak Netral Di Pilgub Sumut 2024

MARGASU Kembali Gelar Aksi, Desak Penggantian Pj Gubsu yang Dinilai Tidak Netral Di Pilgub Sumut 2024
 Ketua MARGASU, Hasanul Rambe

Disrupsi.id, Medan - Masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGASU) kembali berencana menggelar aksi damai pada Senin, 28 Oktober 2024, di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan DPRD Sumut. Aksi ini merupakan kelanjutan dari tuntutan atas indikasi ketidaknetralan Pj. Gubsu Agus Fatoni dan beberapa Pj. Kepala Daerah terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) pada 27 November 2024.

Selain mempertanyakan netralitas Pj. Gubsu, MARGASU juga menyoroti isu promosi Pj. Bupati Langkat, Faisal Hasrimi, yang disebut-sebut akan diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Sumut. 

"Aksi kita soal tidak netralnya Pj. Gubsu dan Pj. Kepala daerah di Pilgubsu masih berlanjut. Rencana kita akan aksi lagi pada Senin 28 Oktober 2024 ini di Kantor Gubsu dan DPRD Sumut. Kabar Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimi dijadikan Kadis Kesehatan Sumut juga akan kita bawa dalam aksi nanti," ungkap Ketua MARGASU, Hasanul Rambe, yang akrab dipanggil Gopal Ram, saat memberikan pernyataan di depan Gedung DPRD Sumut pada Selasa (22/10/2024).

Hasanul menegaskan bahwa aksi ini juga bertujuan untuk membantah kabar yang menyebut dirinya telah bertemu dengan Pj. Gubsu dan Pj. Bupati Langkat setelah aksi yang digelar pada 16 Oktober 2024. Selain itu, ia juga menolak tuduhan bahwa MARGASU telah menerima kompensasi dari tim sukses salah satu calon gubernur, yang merasa terganggu dengan gerakan MARGASU. 

“Kita pastikan MARGASU bersih dari tuduhan tuduhan itu. Kita akan buktikan aksi lagi di Kantor Gubsu dan DPRD Sumut. Kita juga akan meminta 100 anggota DPRD Sumut mengeluarkan rekomendasi pergantian Agus Fatoni sebagai Pj. Gusbu yang tidak netral di Pilgubsu,” ujarnya.

Gopal Ram juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap demokrasi di Sumatera Utara yang dianggap telah tercemar oleh gerakan masif relawan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diduga diarahkan untuk memenangkan salah satu calon gubernur. 

"Cukup IPDN yang jadi relawan jelang Pilgubsu ini, jangan sampai polisi, jaksa, tentara dan hakim, juga ikut menjadi relawan," tegasnya. (pujo)

Baca Juga

Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال