RSU Haji Medan Jadi Rumah Sakit Pertama di Sumut Dipimpin Bukan Dokter

disrupsi.id - Medan | Sri Suriani Purnamawati resmi dilantik sebagai Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, pada Senin (24/2/2025) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur. 

Sri Suriani, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPA KB) Sumut, menjadi direktur pertama RSU Haji Medan yang bukan berasal dari latar belakang kedokteran.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Medan dr. Ery Suhaymi menyebutkan, dalam UU RI Nomor 17/2023 tentang Kesehatan unsur pimpinan rumah sakit dapat dijabat oleh tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit.

"Dalam UU itu boleh tenaga medis lainnya selain dokter yang menjadi direktur di rumah sakit. Sumut mungkin ini yang pertama direkturnya dari tenaga medis selain dokter," katanya Senin (24/2/2025).

Namun begitu, dia mengharapkan orang yang memimpin rumah sakit adalah tenaga medis yang memahami dan mengerti tentang perumahsakitan. 

"Memiliki pengalaman tentang manajemen rumah sakit. Jadi apapun profesi tenaga medisnya selama dia bisa me-manejemen RS, ya bisa saja memimpin RS," ungkapnya.

Dia juga mengucapkan selamat kepada Sri Suriani Purnamawati yang baru dilantik sebagai Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan. 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) dr. Benny Satria juga menjelaskan, tenaga kesehatan selain dokter memungkinkan menjadi direktur utama di rumah sakit sesuai UU RI Nomor 17/2023 tentang Kesehatan. 

"Kemudian dalam UU itu juga dijelaskan dibidang atau kompetensi perumahsakitan, itulah yang gelarnya MARS (Magister Rumah Sakit) dan Magister Kesehatan (MKes), atau pernah bekerja di rumah sakit, pernah mengikuti pelatihan," imbuhnya.

Dia mengakui RSU Haji Medan menjadi rumah sakit pertama di Sumut yang direkturnya saru tenaga kesehatan selain dokter. 

"Ya benar ini pertama di Sumut, tapi di luar Sumut sudah ada," katanya sembari berharap, RSU Haji selaku pelayanan publik dapat dikelola dengan baik, kesejahteraan pegawai, serta rujukan ke RSU Haji jangan terlalu birokratis. (*)

Baca Juga