Diskusi Publik IKA MSP FISIP USU: Tantangan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Asta Cita


Diskusi Publik IKA MSP FISIP USU: Tantangan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Asta Cita


Disrupsi.id, Medan
– Ikatan Alumni Magister Studi Pembangunan (IKA MSP) FISIP USU mengadakan diskusi publik yang dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama di Ruang Serbaguna Kampus FISIP USU pada Sabtu (22/3/2025). Acara ini bertujuan untuk membahas kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait program Asta Cita, serta dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Diskusi tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor II USU, Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, dengan menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, dan Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, SE, AK, MM, CA. Acara dipandu oleh Dadang Darmawan Pasaribu, S.Sos, M.Si dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta yang terdiri dari akademisi serta perwakilan berbagai organisasi kemahasiswaan.

Ketua Umum IKA MSP FISIP USU, H. Sugiat Santoso, menekankan pentingnya kajian mendalam terkait penerapan Asta Cita agar kebijakan ini transparan dan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan harus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan publik dan dapat diimplementasikan secara efektif.

"Penetapan ini perlu dikaji lebih lanjut agar transparan dan sesuai dengan kepentingan publik," ujar Sugiat, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra.

Dalam sesi diskusi, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menyoroti besarnya porsi anggaran daerah yang terserap untuk kebutuhan internal aparatur pemerintahan dibandingkan pembangunan. Ia mencontohkan kondisi puskesmas di wilayahnya yang memiliki 145 tenaga kesehatan, tetapi hanya melayani 18 pasien dalam sehari.

"145 orang melayani pasien 18 orang, kalau mereka semua disuruh duduk nggak cukup kursi untuk mereka duduk itu," tegas Gus Irawan.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini ada 3.700 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menumpuk di berbagai puskesmas, sementara tenaga bidan desa justru tidak tersedia. Dan para PPPK itu tidak dapat dipindahkan ke posisi lain karena itu melanggar regulasi birokrasi, kondisi ini sulit untuk diatasi tanpa kebijakan khusus. Oleh karena itu, Gus Irawan menegaskan perlunya langkah cepat untuk menyeimbangkan alokasi anggaran agar pembangunan tetap berjalan.

Selain itu, ia meminta dukungan dari Sugiat Santoso agar dapat menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat untuk menyediakan lahan seluas lima hektare guna pembangunan rumah sakit di Tapanuli Selatan. Karena menurut Gus Irawan hingga saat ini belum ada rumah sakit yang standar disana.

""Bayangkan kalau ada orang (pasien) dirujuk dari sana ke Medan, bisa-bisa sebelum sampai ke Medan udah lewat," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menjelaskan bahwa langkah awal kepemimpinannya adalah melakukan evaluasi terhadap anggaran dinas. Dari hasil peninjauan, ia berhasil menghemat Rp110 miliar dari total anggaran Rp1,4 triliun Dinas Pendidikan, yang kemudian dialokasikan untuk kebutuhan sektor lain yang lebih mendesak. (pujo)

Diskusi ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh akademisi dan media, di antaranya Herdensi Adnin, S.Sos, MSP (Sekretaris Umum IKA MSP FISIP USU), Dr. Laksamana Putra, SH, MSP (Ketua Harian), Dr. Muhammad Arifin Nasution, S.Sos, MSP (Wakil Rektor II USU), Dr. Hatta Ridho, S.Sos, MSP (Dekan FISIP USU), serta Ketua PWI Sumut, H. Farianda Putra Sinik.

Baca Juga

Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال