Disrupsi.id, Medan – Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, SE AK MM CA, menyoroti ketergantungan daerahnya terhadap impor ikan dari luar wilayah. Ia menilai kondisi ini harus segera diatasi agar sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menekankan swasembada pangan.
Dalam diskusi dan buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Magister Studi Pembangunan (IKA MSP) FISIP USU pada Sabtu (22/3/2025), Gus Irawan mengungkapkan bahwa meski Tapanuli Selatan memiliki sumber air melimpah, produksi ikan lokal masih jauh dari mencukupi.
Gus Irawan menjelaskan bahwa kebutuhan ikan di Tapanuli Selatan mencapai lebih dari 15.000 ton per tahun, tetapi produksi lokal hanya mampu memenuhi setengahnya. Sisanya harus didatangkan dari Panti, Sumatera Barat.
Gus Irawan juga mengatakan bahwa meski air banyak, tapi ikan masih impor dari Panti, Sumatera Barat. Ini harus segera diubah agar sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang ingin MBG berbasis produksi lokal.
Untuk mengatasi masalah ini, ia menggagas program Seribu Kolam Ikan dengan target pengerjaan 100 kolam setiap 100 hari pertama masa jabatannya. Selain membangun kolam, ia juga menyiapkan pelatihan bagi masyarakat agar dapat mengelola budidaya ikan secara berkelanjutan.
Dalam mewujudkan program perikanan lokal ini, Gus Irawan menggandeng perusahaan-perusahaan lokal sebagai mitra. Ia juga melibatkan proyek pembangunan PLTA 510 MW untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor perikanan di Tapanuli Selatan.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Lebih lanjut, Gus Irawan menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat serius dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Targetnya, 82 juta penerima manfaat sudah bisa tersentuh program ini pada akhir tahun 2025.
"Beliau sudah siapkan 300 triliun untuk Makan Bergizi Gratis. Saya tahu persis," ungkapnya.
Menurut Gus Irawan, program MBG tidak hanya ditujukan untuk mengatasi gizi buruk (stunting), tetapi juga memiliki dua tujuan strategis lainnya, yaitu pemerataan ekonomi dan mendukung UMKM lokal, agar usaha kecil dan menengah di daerah dapat berkembang dan berkontribusi dalam rantai pasok pangan nasional. (pujo)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.