disrupsi.id - Medan | Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rapidin Simbolon menyatakan bahwa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Namun Rapidin menegaskan sengaja tidak menyebut nama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.
"Kader kader ini arahan dari Bu Ketum melihat kondisi dan dinamika politik yang kita hadapi sekarang ini, bahwa PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Saya sengaja tidak sebutkan Gibran nya ya," kata Rapidin dalam acara Pendidikan Politik dan Kepemimpinan Kader PDIP se Sumut di Medan, Sabtu (15/3/2025) malam.
Meski mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, PDIP tetap berperan sebagai kontrol politik yang bertugas untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai dengan kepentingan rakyat dan prinsip demokrasi.
"Kita tetap oleh Ibu Ketum kita tetap mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Tetapi PDIP merupakan partai yang menjadi satu satunya yang menjalankan check and balance," sebutnya.
Rapidin menekankan bahwa PDIP, sebagai satu-satunya partai yang konsisten menjalankan fungsi check and balance, berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan, namun tetap memberikan pengawasan yang ketat.
"Kita mendukung tapi kita tetap mengadakan check and balance terhadap jalannya pemerintahan sekarang. Kami juga di DPR RI menjalankan hal yang sama. Bukan berarti kita tidak mendukung pemerintahan, kita mendukung sepenuhnya," tegasnya.
Anggota DPR RI ini juga menekankan pentingnya suara kritis dari PDIP. Oleh karena itu, Rapidin mengingatkan para kader partai di seluruh tingkatan, dari DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota, untuk berfungsi sebagai pengawas yang efektif dalam memonitor jalannya kebijakan pemerintah.
"Ibu ketum mengatakan bersuara untuk kebenaran, kejujuran untuk integritas. Bersuara untuk membela rakyat miskin, rakyat jelata, wong cilik. Saya juga sebagai salah satu anggota DPR RI di Komisi 13 yang menangani bidang HAM. Kami sangat keras bersuara tentang HAM terutama di Sumut," pungkasnya.
Selain itu, Rapidin juga menyoroti permasalahan tanah adat yang kerap kali menjadi sengketa di Sumatera Utara. Ia mengingatkan para kader PDIP untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, yang sering kali terabaikan.
"Karena sekarang ini hak masyarakat terhadap tanah adat banyak dikomplain oleh pengusaha menjadi hak miliknya. Jadi ini kita sarankan para anggota DPRD yang kami hormati untuk memperjuangkan hak hak masyarakat," ucapnya.
Menurutnya PDIP akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan keadilan, baik di bidang hukum maupun pemerintahan. Rapidin menekankan bahwa partai ini berkomitmen untuk menjadi wakil rakyat yang tidak hanya sekadar memberikan dukungan politik, tetapi juga berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat.
"Karena masyarakat ini tidak semua nya mengerti tentang hukum, tidak semuanya mengerti mengadu ke mana. Oleh karena itu fraksi PDI-P merupakan perpanjangan masyarakat untuk membela hak hak masyarakat. Jadi ini arahan ibu ketum untuk kita berjuang di garda terdepan untuk melindungi masyarakat kita," paparnya. (*)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.