Koalisi Mahasiswa Sumut Gelar Aksi di Mapolda Sumut dan Kantor Gubernur, Tolak Penunjukan Kadisdik Baru

Disrupsi.id, Medan – Sejumlah mahasiswa dari Koalisi Aksi Mahasiswa USU, UNIMED, dan UINSU (KAMUUU) menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sumut dan Kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution, untuk memberikan klarifikasi terkait penunjukan Alexander Sinulingga sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, menggantikan Abdul Haris Lubis.

Koordinator aksi, Rahmad Situmorang, menyampaikan bahwa mereka menolak keputusan tersebut karena Alexander Sinulingga dinilai tidak memiliki latar belakang di bidang pendidikan. Menurutnya, posisi Kadisdik harus diisi oleh sosok yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem pendidikan, kebijakan, serta tantangan yang dihadapi oleh tenaga pendidik dan siswa.

Rahmad merinci lima alasan utama mengapa Kadisdik harus berasal dari kalangan yang memiliki keahlian di bidang pendidikan:

1. Pentingnya Pemahaman Mendalam dalam Dunia Pendidikan: Jabatan Kadisdik menuntut pemahaman mendalam tentang kurikulum, regulasi pendidikan, serta tantangan yang dihadapi oleh sekolah dan tenaga pengajar.
2. Pendidikan Adalah Sektor yang Kompleks: Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mencakup pengembangan kurikulum dan evaluasi sistem pendidikan yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.
3. Menjamin Kualitas Kebijakan Pendidikan: Keputusan yang diambil oleh Kadisdik akan berpengaruh besar terhadap arah pendidikan di Sumut. Sosok dengan latar belakang pendidikan diyakini lebih memahami kebutuhan sistem pendidikan.
4. Menghindari Mismanajemen dan Kekeliruan dalam Kebijakan: Tanpa pemahaman yang memadai, kebijakan yang dibuat bisa berdampak negatif terhadap siswa, guru, dan institusi pendidikan secara keseluruhan.
5. Menghormati Profesionalisme di Bidang Pendidikan: Menempatkan individu tanpa kompetensi di bidang pendidikan dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap profesionalisme dan standar yang telah ditetapkan dalam dunia pendidikan.

Rahmad juga mengungkapkan bahwa pihaknya mencurigai adanya intervensi dalam penunjukan Kadisdik. “kami menduga Gubernur Sumut cawe-cawe dalam menentukan hal tersebut,” tegasnya.

Dugaan Pelanggaran Efisiensi Anggaran dan Gratifikasi

Selain menyoroti penunjukan Kadisdik, aksi KAMUUU juga menyoroti dugaan pelanggaran Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Mereka menuding Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdis) Wilayah I, Yafizham Parinduri, bersama puluhan kepala sekolah di Kabupaten Deli Serdang, telah melakukan perjalanan dengan biaya yang diduga berasal dari gratifikasi penerbit buku langganan.

Walaupun disebut menggunakan dana pribadi, aturan dalam Inpres tidak menyebutkan adanya pengecualian terkait penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas seperti ini.

Dugaan Suap di SMAN 1 Sunggal

KAMUUU juga menyoroti dugaan suap yang melibatkan Kepala Sekolah SMAN 1 Sunggal, Asron Batubara. Ia diduga mencoba menyuap pihak media agar pemberitaan terkait sekolahnya dimanipulasi agar terlihat positif. Rahmad menilai tindakan ini mencoreng nama baik Dinas Pendidikan khususnya SMA 1 Sunggal.

Kasus Dugaan Korupsi DAK 2024 Senilai Rp176 Miliar

Dalam aksi tersebut, KAMUUU turut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 yang mencapai Rp176 miliar. Rahmad menyebut bahwa meskipun KPK telah mengamankan seorang tersangka berinisial TSR, sejumlah pejabat penting lainnya, seperti Kabid SMK berinisial S dan Bendahara Pembantu AH, masih belum ditetapkan sebagai tersangka.

Lebih lanjut, Rahmad menduga Kabid SMA berinisial MBH merupakan aktor utama yang mengendalikan proyek-proyek di Dinas Pendidikan Sumut. Oleh karena itu, ia meminta KPK untuk segera menangkap semua pihak yang terlibat, termasuk para kontraktor yang diduga terlibat dalam korupsi tersebut.

Dugaan Keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Korupsi

KAMUUU juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan aparat penegak hukum (APH), seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam melindungi para pelaku korupsi di tubuh Dinas Pendidikan Sumut. Dugaan ini semakin kuat setelah salah satu target operasi tangkap tangan (OTT) KPK adalah seorang oknum polisi.

“Diduga, semua korupsi di tubuh Disdik Sumut dibackup oleh APH, makanya sampai sekarang Haris Lubis masih bisa hidup tenang,” pungkas Rahmad.

Baca Juga