disrupsi.id - Jakarta | Kecerdasan Artifisial (AI) diprediksi akan menjadi pendorong utama dalam perkembangan ekonomi global, dengan potensi untuk merevolusi berbagai sektor industri. Di Indonesia, adopsi AI menunjukkan kemajuan yang pesat, dan teknologi ini dipandang sebagai peluang besar untuk meningkatkan daya saing negara di era digital.
Berdasarkan laporan dari McKinsey Global Institute (2023), AI diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar USD 13 triliun terhadap ekonomi global pada tahun 2030, yang setara dengan peningkatan rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) global sebesar 1,2% per tahun.
Dalam analisis serupa, PwC bahkan memprediksi dampak yang lebih besar, yakni mencapai USD 15,7 triliun pada tahun yang sama. Di Indonesia, meskipun baru 13% bisnis yang mengadopsi AI pada tingkat lanjutan, lebih dari 80% bisnis sudah mulai mengintegrasikan teknologi ini dalam operasi mereka, menunjukkan adanya potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui teknologi.
Kedaulatan AI adalah konsep yang mengutamakan kontrol penuh terhadap teknologi dan data digital dalam konteks negara.
Menurut Adrian Lesmono, Country Consumer Business Lead NVIDIA, kedaulatan AI bukan sekadar wacana, melainkan langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dengan aman, efisien, dan mandiri. Hal ini melibatkan penguatan kontrol atas data serta mempercepat proses digitalisasi di berbagai sektor.
Untuk mewujudkan visi ini, Indonesia perlu menyesuaikan adopsi AI dengan prioritas pembangunan nasional, dengan membangun sinergi antara pemerintah, sektor industri, akademisi, dan masyarakat.
Salah satu inisiatif yang sedang berjalan adalah pembentukan Kolaborasi Riset & Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA), yang bertujuan untuk menjembatani berbagai pihak agar lebih mudah berkolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan AI.
Meskipun prospek AI sangat menjanjikan, pengembangan teknologi ini di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan.
Sri Safitri, Sekretaris Jenderal KORIKA, menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil di bidang AI.
Hingga saat ini, jumlah ahli AI di Indonesia masih terbatas, dan program studi terkait AI baru mulai berkembang. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital, pendanaan riset dan pengembangan (R&D), serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengelolaan data dan AI menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.
Pemerintah Indonesia memegang peranan penting dalam menciptakan ekosistem AI yang mendukung transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Insaf Albert Tarigan, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, diperlukan penyempurnaan strategi nasional untuk pemanfaatan AI.
Pemerintah perlu membuat kebijakan yang jelas agar sektor publik dan swasta dapat bekerja sama lebih erat dalam mengadopsi dan mengembangkan AI. Kolaborasi global juga sangat penting, terutama dalam hal transfer teknologi, investasi, dan riset bersama, yang akan mempercepat adopsi AI di Indonesia.
Beberapa perusahaan di Indonesia telah memanfaatkan AI untuk meningkatkan kinerja dan inovasi mereka. Sebagai contoh, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) tidak hanya mengandalkan AI untuk layanan pelanggan dan jaringan, tetapi juga aktif mengembangkan ekosistem AI inklusif dengan membangun talenta dan memfasilitasi pelatihan.
Perusahaan lain seperti GoTo memanfaatkan AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan personalisasi preferensi dan prediksi permintaan. Sementara itu, Kata.ai mengembangkan solusi berbasis AI untuk interaksi pelanggan melalui percakapan otomatis.
Selain sektor bisnis, pemerintah Indonesia juga telah mengimplementasikan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan moderasi konten digital. Inisiatif ini semakin memperkuat posisi AI sebagai alat transformasi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi berbagai sektor ekonomi dan sosial.
Diskusi panel yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Teknologi (FORWAT) memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan potensi AI untuk memperkuat ekonomi.
Dengan kebijakan yang tepat, dukungan dari pemerintah, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta, Indonesia dapat mempercepat adopsi dan pengembangan AI. Hal ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga meningkatkan kedaulatan teknologi digital di tingkat global.
Keterlibatan semua pihak, termasuk industri, akademisi, dan masyarakat, akan sangat penting untuk menciptakan ekosistem AI yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. (*)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.