 |
| Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng (Instagram) |
Disrupsi.id, Jakarta – Penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024 menjadi perhatian Ombudsman RI. Lembaga pengawas pelayanan publik ini menerima berbagai konsultasi dan pengaduan dari peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Namun, sesuai prosedur, mereka terlebih dahulu diarahkan untuk mengadukan persoalan ini ke instansi terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Ombudsman RI memberikan sejumlah rekomendasi evaluatif bagi pemerintah. Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menegaskan bahwa keterlambatan pengangkatan CASN berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik.
"Penundaan pengangkatan CASN berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik. CASN sebagai motor birokrasi sangat penting dalam peningkatan pelayanan publik di instansinya masing-masing. Ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama akab berakibat terganggunya layanan kesehatan," ujar Robert dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Untuk mengatasi masalah ini, Ombudsman RI mengajukan lima langkah strategis yang perlu segera diambil pemerintah:
Mengukur Dampak bagi Publik dan Kepegawaian
Pemerintah perlu mengevaluasi potensi kerugian publik akibat penundaan ini, baik dari segi pelayanan maupun aspek kepegawaian. Robert menyebutkan adanya indikasi maladministrasi yang perlu ditindaklanjuti. Selain itu, solusi seperti kompensasi bagi CASN yang terdampak atau pendekatan khusus ke tempat kerja sebelumnya juga harus dipertimbangkan.
Transparansi Informasi kepada Peserta CASN
Ombudsman menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari pemerintah mengenai alasan di balik keterlambatan pengangkatan CASN 2024. Kejelasan informasi ini akan membantu peserta mengambil langkah-langkah antisipatif, terutama dalam menjaga kestabilan ekonomi mereka selama masa tunggu.
Pengangkatan Bertahap bagi Instansi yang Siap
Dari total 602 instansi yang seharusnya mengangkat CASN, sebanyak 207 instansi meminta penundaan dengan alasan seperti penataan formasi dan pembaruan administrasi. Namun, 395 instansi lainnya sebenarnya sudah siap. Ombudsman meminta pemerintah segera memberikan izin pengangkatan bagi instansi yang telah memenuhi persyaratan, tanpa harus menunggu serentak.
Regulasi untuk Menjamin Kepastian Pengangkatan
Ombudsman mendorong pemerintah menerbitkan regulasi khusus yang mengatur kepastian pengangkatan CASN 2024. Menurut Robert, regulasi ini akan memberikan jaminan hukum bagi peserta seleksi dan memastikan tidak ada ketidakpastian dalam proses kepegawaian.
Sinkronisasi antara DPR dan Pemerintah
Ombudsman berharap perbedaan tafsir hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dan Pemerintah segera diselesaikan. Kesepakatan final antara kedua pihak sangat penting untuk meredakan ketidakpastian dan mempercepat penyelesaian penundaan pengangkatan CASN.
Sebagai lembaga yang menangani pengaduan terkait maladministrasi, Ombudsman RI mengimbau peserta CASN yang merasa dirugikan untuk melaporkan masalah ini melalui berbagai kanal resmi. Pengaduan dapat dilakukan di kantor pusat maupun kantor perwakilan Ombudsman yang tersebar di 34 provinsi.
Jalur mekanisme kelembagaan resmi seperti ini menjadi pilihan dalam memperjuangkan akses keadilan administrasi (administrative-justice) dan ekspresi hak demokarsi warga. (pujo)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.