BACA JUGA:
disrupsi.id – Jakarta | Sering kali pernyataan anggota dewan justru blunder dan memperkeruh keadaan. Alih-alih menjawab keresahan publik dengan empati, banyak komentar yang terdengar tidak peka, bahkan terkesan meremehkan kondisi rakyat.
Seperti baru-baru ini, polemik soal gaji dan tunjangan anggota DPR kembali memicu amarah publik. Sejumlah pernyataan kontroversial yang dilontarkan para wakil rakyat justru memperlebar jarak dengan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Berikut 5 pernyataan anggota DPR yang paling menuai sorotan publik belakangan ini:
Dave Laksono: “Khawatir Sulit Keluar dari Kompleks Parlemen”
Pada 25 Agustus, saat Komisi I DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU Penyiaran, masyarakat berunjuk rasa menolak kenaikan gaji DPR yang disebut lebih dari Rp100 juta per bulan.
Namun, alih-alih fokus pada substansi, Dave Laksono (Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Fraksi Golkar) justru mengeluarkan komentar yang bikin warga murka:
“Nah ini mengingat situasi yang terus bergulir di luar (demo), yang kami khawatirkan kalo kita terlalu lama nanti akhirnya sulit kita keluar dari kompleks parlemen.”
Dave Laksono bukan sosok baru di politik. Ia adalah putra dari politikus senior Agung Laksono (mantan Menko Kesra). Latar belakang keluarganya yang kuat di Golkar membuat pernyataan ini makin jadi sorotan publik.
Nafa Urbach: “Dewan Itu Tidak Dapat Rumah…”
Mantan penyanyi pop yang kini duduk di Senayan lewat Fraksi NasDem, Nafa Urbach, juga sempat membuat blunder. Ia menyoroti tunjangan rumah DPR dengan mengatakan:
“Dewan itu tidak dapat rumah. Dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota, maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang ngontrak, di dekat Senayan, supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa.”
Komentarnya langsung memicu reaksi keras, karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. Setelah kritik berdatangan, Nafa mencoba meluruskan dengan pernyataan baru:
“Saya mendengar keresahan masyarakat terkait tunjangan pejabat yang ramai belakangan ini. Sebagai bentuk komitmen saya kepada rakyat, saya memilih untuk mengalokasikan gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat di dapil saya, khususnya para guru yang telah berjuang mendidik generasi penerus bangsa.”
Nafa sendiri pernah populer sebagai artis di era 1990–2000-an sebelum akhirnya terjun ke politik melalui Partai NasDem.
Adies Kadir: “Rp50 Juta untuk Tunjangan Rumah Masih Kurang”
Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI sekaligus politisi senior Golkar, ikut terseret dalam polemik tunjangan rumah DPR Rp50 juta per bulan. Ia menyebut angka itu masuk akal karena biaya kontrak di sekitar Senayan dianggap sangat mahal:
“Kalo sekitar sini kan ngontrak, atau kita kos, kan 3 juta per bulan (biayanya), didapat kan (tunjangan yang didapat, red) 50juta per bulan, kalau kita, 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang di dapat tuh kan sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi.”
Ia bahkan menambahkan secara sarkastis:
“Kalo memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, teman-teman mau kita ini kos-kosan, kira-kira yang satu jutaanlah begitu, mungkin yang, kamar mandi di luar atau seperti apa.”
Pernyataan ini mempertegas jurang persepsi antara elit politik dan rakyat.
Ahmad Sahroni: “Orang yang Bilang Bubarin DPR Itu Tolol Sedunia”
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, juga melontarkan ucapan keras yang membuat publik tersulut emosi. Saat gelombang kritik terhadap usulan kenaikan tunjangan DPR semakin deras, ia mengatakan:
“Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’ itu adalah orang tolol sedunia.”
Sahroni, yang dikenal dengan julukan “Crazy Rich Tanjung Priok” karena latar belakangnya dari dunia otomotif dan bisnis, kini dianggap gagal menunjukkan empati di tengah kritik publik.
Rahayu Saraswati: “Daripada Ngomel Nggak Ada Kerjaan, Bikinlah Bisnis”
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, juga tak luput dari sorotan. Perempuan yang akrab disapa Sara ini mendorong generasi muda agar tidak bergantung pada lowongan kerja pemerintah.
“Kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha, jadilah entrepreneur, daripada ngomel nggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat teman-teman. Kalau misalnya lo bisa masak, bikinlah bisnis kuliner, bisa jahit, bikinlah bisnis fesyen.”
Sara adalah keponakan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pernyataannya dianggap meremehkan realitas sulitnya mencari modal dan akses usaha bagi anak muda.
Polemik Tunjangan Rumah Rp50 Juta Berakhir Oktober 2025
Di tengah sorotan publik, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Gerindra) akhirnya menegaskan bahwa tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR hanya berlaku sampai Oktober 2025.
Dasco menjelaskan:
“Ya mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas. Jadi memang karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan sekaligus, sehingga diangsur selama setahun, itu juga untuk kepentingan ngontrak rumah anggota DPR selama lima tahun.”
Namun, penjelasan ini tetap menuai pertanyaan publik soal urgensi dan transparansi penggunaan anggaran negara.
Deretan pernyataan blunder dari para anggota DPR ini menunjukkan betapa rentannya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Alih-alih menenangkan situasi, komentar yang keluar justru menambah api kemarahan rakyat. (dfn)
