Disrupsi.id, Doha – Israel melancarkan serangan udara presisi terhadap pemimpin senior Hamas di ibu kota Qatar, Doha, pada 9 September 2025, menargetkan pertemuan delegasi Hamas yang sedang membahas proposal gencatan senjata Gaza yang diajukan oleh AS. Serangan ini, yang menjadi yang pertama di wilayah Qatar, memicu kemarahan internasional, mengancam proses mediasi damai, dan memperburuk ketegangan regional di tengah perang Gaza yang telah menewaskan lebih dari 64.600 orang sejak Oktober 2023.

Israel Klaim Serangan di Doha Sebagai Balasan

Menurut militer Israel (IDF) dan badan intelijen Shin Bet, serangan tersebut menargetkan “pemimpin senior Hamas” yang bertanggung jawab atas pembantaian 7 Oktober dan operasi teror berkelanjutan, termasuk negosiator utama Khalil al-Hayya.

Dalam pernyataan bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz, mereka menyebut operasi ini “sepenuhnya dibenarkan” sebagai balasan atas serangan bersenjata di Yerusalem pada 8 September yang menewaskan enam orang dan diklaim oleh Hamas.

IDF menegaskan bahwa langkah-langkah mitigasi sipil diambil, termasuk penggunaan amunisi presisi, meskipun serangan terjadi di kawasan diplomatik Katara dekat sekolah dan kedutaan besar.

Hamas dan Qatar Mengecam Serangan Israel

Hamas melaporkan bahwa pemimpin utamanya selamat, meskipun lima anggota kelompok—termasuk putra al-Hayya, manajer kantor, dan karyawan lainnya—tewas, sementara delegasi negosiasi lolos.

Kelompok tersebut menyebut serangan ini sebagai “penyerangan terhadap upaya perdamaian” dan “kejahatan” yang membahayakan stabilitas regional, menuduhnya sebagai tipuan AS untuk membawa pemimpin Hamas ke pertemuan.

Qatar, sebagai mediator utama bersama AS dan Mesir, mengonfirmasi satu anggota pasukan keamanan internalnya tewas dan beberapa luka, dengan Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menyebutnya “terorisme negara” dan pelanggaran kedaulatan yang melanggar Piagam PBB.

Gelombang Kecaman Internasional terhadap Israel

Pemerintah Qatar dengan tegas mengutuk serangan tersebut sebagai “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional,” sementara Kementerian Luar Negerinya menyatakan bahwa bangunan yang diserang adalah tempat tinggal anggota biro politik Hamas.

Video pengawasan dan saksi mata menunjukkan ledakan besar di kawasan perumahan, dengan asap hitam mengepul dan penduduk berlarian.

Qatar berencana menggelar KTT darurat Arab-Islam minggu depan untuk membahas langkah-langkah baru terhadap Israel, termasuk potensi sanksi atau pemutusan hubungan.

AS, di bawah Presiden Donald Trump, mengklaim telah memperingatkan Qatar melalui utusan khusus Steve Witkoff, meskipun pejabat Qatar membantah menerima pemberitahuan tepat waktu.

Jurubicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa serangan ini “tidak memajukan tujuan Israel atau AS,” sementara Trump dilaporkan “marah” karena berpotensi merusak negosiasi gencatan senjata yang ia usulkan.

Dewan Keamanan PBB secara bulat mengutuk serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan Qatar, dengan Sekjen Antonio Guterres menyerukan penghentian impunitas. China, Rusia, Uni Eropa, dan negara-negara Arab seperti UEA (yang memanggil duta besar Israel untuk teguran) juga mengecam, sementara Ukraina menyebutnya “tidak dapat diterima.” Di platform X, opini terpecah: sebagian mendukung sebagai “keadilan untuk 7 Oktober,” sementara yang lain melihatnya sebagai eskalasi yang bisa memicu perang regional lebih luas, dengan spekulasi tentang pengaruh AS dan implikasi bagi basis militer Al Udeid.

Dampak Serangan terhadap Gencatan Senjata Gaza.

Serangan ini menandai pergeseran signifikan dalam strategi Israel, yang kini menargetkan pemimpin Hamas di luar Gaza, meskipun Qatar telah menjadi tuan rumah negosiasi berulang.

Meskipun membunuh beberapa anggota, kegagalan membunuh pemimpin utama menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya, sementara proses gencatan senjata kini terhambat.

Situasi tetap tegang, dengan Israel melanjutkan operasi di Gaza City dan Yaman, sementara Hamas bersumpah melanjutkan perlawanan.

Analis memperingatkan bahwa ini bisa menjadi “titik balik” menuju konflik yang lebih luas di Timur Tengah.