BACA JUGA:
Baru saja dilantik menggantikan Sri Mulyani, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa langsung menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia menyebut, aspirasi itu tidak mewakili mayoritas, melainkan “suara sebagian kecil rakyat”.
disrupsi.id – Jakarta | Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara mengenai fenomena 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai digaungkan di berbagai aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025.
Usai resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya mengaku belum sempat mempelajari secara menyeluruh isi tuntutan tersebut. Namun ia menilai, aspirasi itu hanya datang dari sebagian kecil masyarakat.
“Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9).
Menurutnya, gejolak itu bisa mereda jika pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
“Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” ucapnya.
Purbaya menegaskan, kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden Prabowo, yakni 8 persen.
“Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar, ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak besok 8%? Kalau saya bilang bisa, kan saya nipu, tapi kita bergerak ke arah sana,” katanya.
Meski begitu, ia menekankan bahwa pencapaian target itu tidak bisa instan, melainkan perlu langkah bertahap dan konsisten.
Seperti diketahui, aksi demonstrasi di sejumlah daerah pada Agustus 2025 dipicu protes masyarakat terhadap kenaikan tunjangan DPR RI. Gelombang protes itu kemudian berkembang menjadi seruan 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati dengan tenggat hingga 5 September 2025.
Dalam tuntutan tersebut, masyarakat mendesak pemerintah memastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online. Selain itu, ada dorongan agar pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal, melindungi buruh kontrak, serta membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan sistem outsourcing.
Sebagai Menteri Keuangan baru, Purbaya berkomitmen bekerja keras untuk menstabilkan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia yakin, jika pertumbuhan mampu didorong hingga 6–7 persen, maka keresahan publik akan berkurang dengan sendirinya.
“Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” tegasnya lagi.
“Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” tegasnya lagi. (kim)
