Ekbis

OJK dan Pemerintah Dorong Pemerataan Akses Keuangan Lewat TPAKD 2025

×

OJK dan Pemerintah Dorong Pemerataan Akses Keuangan Lewat TPAKD 2025

Sebarkan artikel ini
OJK dan Pemerintah Dorong Pemerataan Akses Keuangan Lewat TPAKD 2025

Disrupsi.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmen memperluas akses keuangan di seluruh Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat stabilitas sektor keuangan nasional sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Sertifikat JMSI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai TPAKD memegang peran penting dalam mendorong inklusi keuangan sebagai salah satu indikator utama stabilitas ekonomi makro.

“Inklusi keuangan menjadi perhatian global, bahkan dibahas dalam forum internasional. Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan akses keuangan yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujar Airlangga.

Ia menambahkan, TPAKD diharapkan dapat memperkuat program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis dan koperasi Merah Putih, yang bertujuan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan bahwa OJK akan terus memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional.

“OJK mendorong TPAKD memperluas ekosistem keuangan digital, meningkatkan literasi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan program agar manfaatnya dirasakan langsung di daerah,” kata Mahendra.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan bahwa peran TPAKD menjadi bagian integral dari strategi nasional untuk mencapai visi Asta Cita.

Menurutnya, TPAKD telah berkontribusi signifikan terhadap perluasan akses keuangan, antara lain melalui penyaluran kredit melawan rentenir senilai Rp46,71 triliun kepada 1,7 juta debitur, serta pembiayaan sektor pertanian sebesar Rp3,71 triliun untuk lebih dari 80 ribu debitur di seluruh seIndonesia.

Program “Satu Pelajar Satu Rekening” juga telah menjangkau 58 juta pelajar, sedangkan program Laku Pandai memperluas layanan keuangan hingga ke lebih dari 72 ribu desa. (dfn)