BACA JUGA:
Disrupsi.id, Jakarta – Mahkamah Agung India menegur keras pemerintah di sejumlah negara bagian karena gagal mengendalikan populasi anjing liar. Dalam sidang pada Senin (27 Oktober 2025), majelis hakim menyebut bahwa ketidakseriusan pemerintah daerah membuat India “tampak buruk di mata dunia”.
“India digambarkan dalam citra negatif karena isu ini. Apakah kita ingin dikenal dunia sebagai negara yang tidak mampu mengelola hewan jalanan?” ujar Ketua Majelis Hakim di ruang sidang.
Masalah anjing liar telah lama menjadi persoalan nasional di India. Laporan resmi menunjukkan jutaan anjing berkeliaran bebas di berbagai kota besar seperti Delhi, Kerala, dan Mumbai.
Setiap tahun, tercatat lebih dari 15 juta kasus gigitan anjing, dengan ratusan di antaranya berujung pada kematian akibat rabies.
Mahkamah Agung sebelumnya telah memerintahkan semua negara bagian untuk melaksanakan program vaksinasi dan sterilisasi massal terhadap anjing liar. Namun, sebagian besar daerah dilaporkan tidak menjalankan instruksi tersebut secara efektif.
Dalam persidangan, para hakim menyoroti laporan yang dianggap “tidak akurat dan menyesatkan” dari beberapa pemerintah daerah. Pengadilan meminta agar laporan baru diserahkan dalam waktu satu bulan dengan data terperinci mengenai jumlah anjing liar yang telah divaksinasi dan disterilkan.
Mahkamah Agung menilai bahwa ketidakteraturan administratif dan lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi akar masalah utama. Hakim menekankan bahwa kegagalan menanggulangi populasi anjing liar dapat mengancam kesehatan publik, terutama anak-anak.
Di banyak daerah, kebijakan pengendalian anjing liar juga memicu benturan antara kelompok pecinta hewan dan warga. Sebagian masyarakat menuntut langkah tegas karena meningkatnya kasus serangan, sementara aktivis menentang pembunuhan massal dan menuntut pendekatan yang lebih manusiawi.
Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menemukan keseimbangan antara keselamatan publik dan kesejahteraan hewan, tanpa lagi menunda-nunda pelaksanaan kebijakan yang telah diperintahkan.
Media asing beberapa kali memberitakan meningkatnya serangan anjing liar di India, dengan nada yang menyoroti lemahnya penanganan pemerintah. Mahkamah Agung menilai hal ini merugikan citra India di mata dunia dan menuntut agar pemerintah daerah segera memperbaiki situasi. (kim)
Mahkamah Agung India, anjing liar India, kasus rabies India, populasi anjing liar, Supreme Court India, Pemerintah Negara Bagian, isu kesehatan publik, India tampak buruk di dunia
